aktor kebijakan publik. Pada pembahasan mengenai kebijakan publik, maka aktor mempunyai posisi yang sangat strategis bersama-sama dengan faktor kelembagaan (institusi) kebijakan itu sendiri. aktor kebijakan publik

Actors (aktor). Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya (Budiardjo, 2009, 20). Model proses menggunakan pendekatan politik modern (behavioral) sebagai dasar analisis kebijakan publik. badan pemerintah, bukan organisasi swasta, (2) kebijakan publik menyangkut pilihan. Ringkasnya, collaborative governance adalah proses dan struktur yang melibatkan berbagai pihak melintasi batas-batas organisasinya. 11memperkenalkan beberapa komponen kebijakan publik. 22. 2. Paradigma konflik memberikan semacam simulasi pikiran bahwa suatu ketetapan kebijakan publik bukan hanya soal admnistratif belaka, namun di dalamnya ada konflik, tawar menawar; kesepakatan kerjasama antar. Kebijakan publik mengacu kepada kebijakan pemerintah. Stakeholder kebijakan bisa mencakup aktor yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik, para penerima manfaat, maupun para korban yang dirugikan sebuah kebijakan publik. Aktor akotr dalam pengambilan keputusan kebijakan publik by siti5khalijah-4. 11 C. Analisis terhadap implementasi kebijakan publik, dapat dilihat dari tiga sudut pandang yakni : (1) pemrakarsa atau pembuat kebijakan, (2) pejabat–pejabat pelaksana di lapangan, (3) aktor–aktor perorangan diluar badan–badan pemerintahan (target group / kelompok sasaran) • Pembuat kebijakan → fokus analisis implementasi kebijakan akan. Hal ini dapat disimpulkan menjadi 2 (dua) hal, pertama ada tujuan dan kedua ada. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. Dalam pembuatan kebijakan agama,. Pengertian Kebijakan Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan. 5. Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas, ciri penting yang dapat dilihat dalam suatu kebijakan publik adalah bahwa kebijakan dirumuskan oleh sekelompokPengertian ini mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh. Aktor. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan (Tilaar dan Nugroho, 2009). 6. Keempat aktor ini memiliki tujuan berbeda dalam kebijakan publik. 1. Diterjemahkan oleh: Joash Tapiheru Tahap pengambilan keputusan dalam siklus kebijakan mendapatkan perhatian lebih dalam tahap awal pengembangan ilmu kebijakan, ketika para analis banyak meminjam dari berbagai model pengambilan-keputusan dalam organisasi yang kompleks, sebagaimana dikembangkan oleh para ahli administrasi publik dan organisasi bisnis. 2. Makalah Kebijakan. Siapa: masyarakat yang memiliki kepentingan, politik dan. Konsep kebijakan publik dan kebijakan kesehatan; Konsep analisis kebijakan; Arti dan penggunaan dari segitiga kebijakan yang mengandung berbagai faktor: isi, konteks, proses penyusunan, dan para aktor yang terlibat; Ideologi yang menjadi dasar kebijakan publik. Lingkungan Kebijakan (Aktor dan Partisipasi Publik) Perumusan kebijakan dalam prakteknya akan melibatkan berbagai aktor, baik yang berasal dari aktor negara maupun aktor non negara atau yang disebut oleh Anderson (2006, 46-67) sebagai pembuat kebijakan resmi (official policy-makers) dan peserta non pemerintahan. individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan. hak atas kebijakan publik tersebut, masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan yang telah ditetapkan. Konsultasi, komunikasi dua arah dan pertukaran pendapat. Kebijakan publik ini biasanya berisi sebuahWilliam Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan dari berbagai aktor yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. 2 Definisi Kebijakan Publik Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasiBadan-badan administratif telah menjadi aktor yang penting dalam proses pembentukan kebijakan dan keberadaannya perlu mendapat perhatian oleh para ilmuan politik yang tertarik untuk mengkaji kebijakan-kebijakan publik dalam ranah pendidikan. Secara ontologis studi ini memang berempati dengan model-model formulasi kebijakan yang memiliki karakter ke. 1. Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli. Aktor dan Agency • Dalam seluruh proses penyusunan kebijakan publik, mulai dari agenda setting, perumusan hingga implementasi kebijakan, terdapat aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Aktor-aktor (2)…. Kebijakan Publik – Pengertian, Unsur, Ciri, Kriteria, Macam, Tujuan, Tahapan, Makna, Para Ahli : Kita hidup di suatu negara demokrasi yang mana dalam. ( Adisasmita, 113:2011) . 1. Konsep Kebijakan Publik 1. 3. Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance, antar aktor politik melakukan tawar menawar dan negosiasi, sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya oleh para pemangku kepentingan kebijakan (policy stakeholders), perumusan kebijakan publik tersebut. Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. detikNews Rabu, 07 Des 2022 10:33 WIB Puan Tegaskan Pentingnya Suara Perempuan dalam Keputusan Kebijakan. Kebijakan publik yang dibuat dalam bentuk kerja sama antara legislatif dan eksekutif. Arah kemana perhatian tersebut ditujukan juga. DOSEN MATA KULIAH : SIMON PATAR RIZKI MANULU, S. Apabila suatu kebijakan publik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi, makaKebijakan publik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau. aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dilipih beserta cara-cara untuk menyampaiannya dalam suatu situasi. KAJIAN TEORITIS DAN METEDOLOGI PENULISAN Kebijakan Publik Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981) adalah apapun pilihanpemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public. Memahami state of the art kebijakan public 2. rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. KONTROL POLITIK BIROKRASI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK Mashur Hasan Bisri Universitas Islam Raden Rahmat, Malang Email: hasanbisri79@yahoo. Pengesahan kebijakan (legitimating of policies) • 5. Pendapat lain datang dari Carl Friedrich dalam Winarno (2008:17-18) yang memandang kebijakan sebagai suatu arah. Menurut James Anderson (dalam Islamy, 2000:17) mendefinisikan kebijakan adalah “A Purposive course of actionKebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu:. Para Aktor Pembuat Kebijakan Agama Dari paparan William N. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencari pola-pola tingkah laku (proses) yang dapat diidentifikasi. *Makalah Aktor-aktor kebijakan publik dalam pemerintahan disusun oleh Tiara Utami (C0F012003) 17 Tujuan evaluasi kebijakan publik adalah untuk menilai pelaksanaan kebijakann sampai sekarang ini dan membuat rekomendasi untuk perbaikan instrumen, desain dan implementasi program-program secara konsisten dan bersifat keseluruhan (Adisasmita, 115:. Dalam membicarakan perumusan kebijakan publik, adalah penting untuk melihat siapakah aktor-aktor yang terlibat di dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Kebijakan publik menurut Islamy (2001: 20) adalah suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah dengan tujuan bagi kepentingan seluruh masyarakat atau publik. Gava media. Tinjauan Kebijakan Publik 1. Kebijakan Publik 1. Kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang2. Akan2. 1 Kajian Teori 2. Sehingga dapat dikatakan. Dukungan berupa kehadiran Presiden atau Menteri ke suatu daerah, kongres, acara muktamar, munas, dan lain. Buku ini secara komprehensif membahas konsep dasar kebijakan publik,. 1. Jaringan aktor yang kuat, termasuk aktor non-negara dapat menggunakan berbagai macam strategi untuk memengaruhi proses perumusan kebijakan (Bertscher, London dan Orgill, 2018:789). com AKTOR DAN PELAKU PEMBUAT KEBIJAKAN PUBLIK. Karena itu faktor dukungan seringkali menjadi lebih dominan atau bahkan berhimpit dengan nilai yang terkandung dan menjadi tolok ukur dari mutu suatu kebijakan publik. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai- nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan singkat terkait 15 pengertian kebijakan publik yang disampaikan oleh para ahli. Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2002:16. Dewey mengatakan bahwa kebijakan publik. Pada artikel sebelumnya, kami telah berbagi. (1) kebijakan publik itu dibuat oleh pihak pemerintah dan bukan privat (swasta); (2) kebijakan publik menyangkut pilihan dan alasan pemerintah untuk melakukan tindakan atau bertahan pada status quo. A. Berbagai teori yang menjelaskan jaringan inter-organisasi, maupun aplikasi perumusan kebijakan publik berbasis. Dari kedua contoh tadi, kita mendapat pelajaran bahwa kehidupan bersama harus diatur. Pokok-pokok Bahasan Perkuliahan Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Metode Pengajaran Pengantar Silabus, Perkuliahan Ceramah dan Penilaian Tanya Jawab Studi Kebijakan Publik Latar. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. com. Untuk melahirkan kebijakan publik yang “pro” dan “sensitif” terhadap rakyat, lembaga informal ini harus diajak bersama-sama merumuskan. Kebijakan Publik 2. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan seara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Kata kunci : Kolaborasi Aktor, Kebijakan Publik, Program KOTAKU PENDAHULUAN Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun. Model = pengganti kenyataan. Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik. actor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk. Tindakan yang dilakukan sebagai wujud kebijakan publik di lakukan oleh Aktor-aktor tertentu, salah satunya Pejabat pembuat kebijakan Pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik. Para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahapan-tahapan proses kebijakan. A. Dari dua definisi di atas kita bisa. Namun, pemerintah dalam hal ini identik dengan organisasi publik di dalam makna negara. Ada tiga model pendekatan implementasi kebijakan publik, yaitu: a. Pengertian Kebijaksanaan (policy) menurut Harold D. Gambar 6. Identifikasi masalah kebijakan (identification of policy problem) • 2. Diplomasi publik kembali dibicarakan terutama pasca tragedi 911 pada 2001. Implementasi tersebut dapat melibatkan banyak aktor kebijakan sehingga. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. publik itu, karena pada akhirnya aktor itulah yang akan melaksanakan apapun kebijakan publik yang dibuat. Dalam perspektif formulasi masalah kebijakan publik, maka aktor yang terlibat secara garis besarnya dapat dipilah menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok dalam organisasi birokrasi (the official policy makers) dan yang lain adalah keelompok di luar birokrasi (un-official policy maker). Bukan sekadar aturan dari mulut ke mulut, tapi aturan yang berlaku untuk mengikat semua warga negara. Kebijakan Publik Menurut Thomas R. KEBIJAKAN PUBLIK AKTOR-AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK State. Hal ini juga merupakan bagian dari. Universitas Indonesia 27 4). Buka menu navigasi. Kebijakan melibatkan serangkaian tindakan atau jaringan keputusan, bukan hanya satu keputusan. Baik dalam bidang tertentu atau di dalam masyarakat umum. Ada beberapa tahapan-tahapan dalam kebijakan publik menurut Dunn 1999, yaitu : 1. Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance, antar aktor politik melakukan tawar menawar dan negosiasi, sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya oleh para pemangku kepentingan kebijakan (policy stakeholders), perumusan kebijakan publik tersebut perlu dilandasi dengan. Download. Posted in: Materi Kirimkan Ini lewat Email BlogThis! Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook. Secara implementasi ulasan konsep governance berpusat pada aktor-aktor kebijakan baik formal maupun informal yang berperan dalam proses untuk menetapkan kebijakan dan menerapkan kebijakan yang sudah diagendakan. Jaringan aktor yang kuat, termasuk aktor non-negara dapat menggunakan berbagai macam strategi untuk memengaruhi proses perumusan kebijakan (Bertscher, London dan Orgill, 2018:789). A. Perumusan kebijakan publik akan melibatkan berbagai aktor, baik yang berasal dari aktor negara maupun aktor non negara atau yang disebut oleh Anderson. Aktor kebijakan secara garis besar dibagi dua yakni aktor di dalam pemerintahan dan aktor di luar pemerintahan. Actor & Interface Pandangan bahwa aktor individual terlibat dalam proses kebijakan – apakah aktor lapangan atau staf ahli dalam kementerian – dianggap memiliki diskresi dan pilihan dalam tindakan mereka, walaupun tindakan tersebut terjadi terlihat dalam setting budaya dan sosial. 2. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga elemen yaitu kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait. Namun kebijakan publik dapat diperbaiki apabila terjadi dinamika yang berdampak kepada kebijakan tersebut. bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Menurut Charles O. Mereka. Teori administrasi publik harus berani mengesahkan keterlibatan aktor dan institusi dari luar pemerintahan seperti governance bodies, sebagai salah satu aktor kebijakan publik yang penting dan2. Kebijakan Publik dalam Administrasi Publik 1. Merujuk Dunn (1994: 35), analisis. A. Ada kalanya mereka juga berperan dalam formulasi kebijakan ketika negara menghendaki sumbangan pemikiran para teknokrat secara langsung maupun tidak langsung, dalam perencanaan pembangunan. tujuan-tujuan kebijakan. (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Pembuat kebijakan resmi. Unik- Birokrasi publik merupakan aktor yang menonjol dalam proses pembentukan formulasi kebijakan, birokrasi sangat penting dalam proses perumusan kebijakan, karena birokrasi memiliki pengalaman yang paling banyak dalam- Unique- Kelompok kepentingan (kepentingan kelompok) dengan memberikan tekanan kepada pemerintah agar suatu. Organisasi masyarakat dan organisasi politik (SRMI , FNPBI ,STN , JAKER , LMND PRD , SPI dan lain sebagainya) 3. , MSP Disusun Oleh Dhea Dameria – 2129081012. Kedua pakar di atas juga menegaskan bahwa kedua terminologiAktor internal birokrasi pembuat kebijakan publik (pemerintah) seharusnya menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dan elit dalam setiap kebijakan publik yang diambilnya. ”4 Sedangkan proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Keterlibatan masyarakat terlibat dalam proses kebijakan publik, termasuk dalam. Sejumlah studi empiris mengenai dampak kebijakan. 2 Kebijakan Publik Lingkup dari kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sector, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hokum, dan sebagainya. 1Hamdi, Muchlis. Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses terentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau,masyarakat. Penyelenggara termasuk di dalamnya setiap institusi negara yang melakukan pelayanan terhadap publik, institusi koorperasi, dan lembaga swasta/independen. (aktor-aktor kebijakan), sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. • Tiga kelompok stakeholder : a. 1 Kebijakan Publik Sebagai suatu konsep, secara sederhana kita bisa menyatakan bahwa kebijakan publik. I. Hal tersebut didukung oleh pernyatan Lattimore dkk (2010:52) yang menyatakan adanya stakeholder memilikiModel-Model Impementasi Kebijakan Publik. Akan tetapi dalam model ini mereka bukan sebagai abdi rakyat “servant of the people” tetapi lebih sebagai kepanjangan tangan dari elit yaitu kelompok-kelompok. 1. Jones (1984), Brewer, Howlett dan M. Bagaimana: kemungkinan pilihan merupakan keranjang sampah, dimana segala masalah dan pemecahan ditumpahkan. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapan oleh Agustino (2014, hlm. , M. Kebijakan Publik Kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu. 6. Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang. Aktor personal ataupun kelompok berperan dalam setiap perbincangan dan perdebatan tentang kebijakan publik. Pendekatan ini berpusat pada tingkah laku individu-individu atau aktor-aktor politik. Lingkungan Kebijakan (Aktor dan Partisipasi Publik) Perumusan kebijakan dalam prakteknya akan melibatkan berbagai aktor, baik yang berasal dari aktor negara maupun aktor non negara atau yang disebut oleh Anderson (2006, 46-67) sebagai pembuat kebijakan resmi (official policy-makers) dan peserta non pemerintahan (nongovernmental participants). 2014. Selanjutnya tentang kebijakan publik Dye (2008:1), mengemukakan : “Public policy is what ever governments choose to do or not to do”, konsep ini menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. 67459 Accred : Sinta 2 Mitigating Youth Unemployment through Pre-service experience Acquisition under Parent-Employer Collaborative arrangementsRelasi Aktor Governance dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik Taufik Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry taufik. Dye dalam Islamy (1998, h. Garbage Can, Model Institusional dan Aktor-aktor Proses Kebijakan Publik,(Kebijakan publik sebagai langkah yang secara sengaja dilakukan oleh seorang atau sekelompok aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi). 2. Yogyakarta: Gava Media. Haeny Salfian. Menurutnya bahwa apabila2. Pelaksanaan kebijakan publik bisa berjalan efektif diperlukan komitmen berbagai pihak. 8. Hal tersebut karena ruang merupakan produk politikkebijakan publik berikut variabel-variabelnya yang mempengaruhinya, sementara analisa kebijakan berfokus pada perbandingan dan evaluasi dari sekian alternatif strategi bagi aktor publik dalam rangka mengatasi berbagai problem sosial yang timbul sebagai akibat kebijakan yang muncul. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan2. 15 Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. keputusan kebijakan merupakan hasil dari interaksi antar aktor kebijakan yang masing-masing memiliki keterampilan untuk mempengaruhi, kemauan untuk menggunakan sumber. Pengertian ini. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintahanproses kebijakan publik. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau disebut juga organisasi non-pemerintah 4. BAB V AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK 73 A. Menurut Anderson dalam Public Policy Making (1984), kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Istilah ini terdapat pada pernyataan pidato pengukuhan Prof. Untuk itu dalam mencapai tujuan terciptanya suatu kebijakan publik yang berpihak pada rakyat serta lahirnya kebijakan yang menjamin partisipasi publik, diperlukan beberapa strategi. Hal ini dapat dipahami karena pejabat publik adalah salah satu aktor kebijakan yang turut berperan dalam implementasi kebijakan itu sendiri. stakeholder yang ada didalam kebijakan publik itu sendiri. Anderson (dalam Budi Winarno, 2004: 19-20), menjelaskan sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami menjadi beberapa kategori seperti tuntutan. Aktor personal ataupun kelompok berperan dalam setiap perbincangan dan perdebatan tentang kebijakan publik. Kebijakan publik 3. oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Udoji (1981), merumuskan secara terperinci. 5 A. Ada pun menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi masaalah atau suatu. Legislatif ditunjuk secara formal yang mempunyai fungsi memutuskan keputusan-keputusan politik secara bebas. i TUGAS MAKALAH TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK DISUSUN OLEH : NAMA : HAENY SALFIAN NIM : 216110015 KELAS : 4A (PUBLIK) . Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu politik. 1 Implementasi Kebijakan Publik. (Waarden, 1992 : 29-52 dalam Howlett dan Ramesh,1995 :130). (2010). Kebijakan publik merupakan seperangkat keputusan–keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh aktor-aktor publik dan diarahkan pada tujuan tertentu serta sekaligus digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi dalam model ini mereka bukan sebagai abdi rakyat “servant of the people” tetapi lebih sebagai kepanjangan tangan dari elit yaitu kelompok-kelompok yang. Dalam konteks. Pendapat yang lain disampaikan oleh pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah, kebijakan PSBB sebetulnya merujuk pada UU No 6 Tahun 2018. 1. ke dalam berbagai aktor, organisasi, prosedur-prosedur, dan teknik yang saling bersinergi dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan Moore (1995:112) secara umum aktor yang terlibat dalam permusan kebijakan publik yaitu, aktor publik, aktor privat dan aktor masyarakat (civil society).